KUALATUNGKAL- Pemangkasan TKD oleh kementerian keuangan berdampak sangat luas dari segala lini sektor. selain berdampak untuk Insfrastruktur juga akan berdampak pada pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan.
Ketua PKB Tanjabbar, M Zaki memberikan alternatif solusi untuk meringkan angka defisit kabupaten tanjabbar yang sangat besar yang angka nya mencapai Rp 592 M dari plafon KUAPPAS APBD tahun 2026 yang angka nya yang sudah ditetapkan mencapai Rp 1,7 T.
” Kita tidak bisa berbuat apa apa, kita lihat dulu apa yang akan dilakukan pemkab dalam menyisir anggaran APBD 2026, ” Ujar Zaki yang juga merupakan Anggota DPRD Tanjabbar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya mencoba nanti nya mengusulkan kepada pemkab agar bisa melakukan efesiensi anggaran dengan melakukan merger atau pengabungan OPD agar bisa memaksimalkan OPD sesuai dengan anggaran yang tersedia.
” Untuk apa OPD banyak jika situasi nya seperti ini toh anggaran tidak ada juga untuk membuat program kegiatan, ” tegasnya
Adapun usulan merger diantara nya Dinas Sosial bergabung dengan dinas PMD, Dinas Kesehatan bergabung dengan P3A2KB, BKAD bergabung dengan Dispenda, Perkim bergabung dengan DLH, BPBD bergabung drngan Damkar dan Pol PP, Pertanian bergabung dengan Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Perhubungan dengan Kominfo. (Red)
