KUALTUNGKAL- Kabupaten Tanjabbar merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti migas, perkebunan, kelautan hanya saja dampak dari pemotongan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat sangat berdampak akan hancur nya fiskal daerah sehingga membuat ekonomi masyarakat menurun. ditambah lagi dengan meroket nya dolar dan naik nya harga BBM membuat harga harga semakin melambung.
Untuk diketahui perputaran ekonomi masyarakat kabupaten tanjabbar ini lebih dari 50 persen itu tergantung dari APBD dengan ada nya pemangkasan tersebut membuat daerah kesulitan. dengan tidak ada nya pembangunan insfrastruktur, kurang nya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan dan lain nya untuk kemajuan daerah tanjabbar tersebut.
Pemerintah pusat menahan DBH untuk kabupaten tanjabbar sebesar 60 persen sejak tahun 2023 sehingga angka nya mencapai kurang lebih Rp 582 miliar yang belum disalurkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hanya saja Bupati Tanjabbar sebagai kepala daerah sama sekali tidak berani bersuara kepemerintah pusat untuk menuntut hak daerah penghasil yang belum disalurkan.
Ketua DPRD Tanjabbar Hamdani menyebutkan bahwa secara pribadi sudah mendorong kepada kepala daerah untuk pro aktif melakukan langkah bagaimana dana kurang salur DBH untuk tanjabbar itu bisa tersalurkan untuk daerah.
” Iya nanti kita surati secara resmi secara kelambagaan DPRD kepada Bupati agar tegas dan pro aktif mengambil langkah bagaimana upaya kurang salur DBH kita bisa disalurkan, ” Ujarnya
Sayangnya Bupati Tanjabbar Anwar Sadat belum berhasil dimimta tanggapan nya dihubungi Via Whatsap centang 1.(red)
